Makalah APBN dan Neraca Perdagangan

BAB I

PENDAHULUAN

APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengatur pendapatan dan pengeluaran Negara untuk suatu masa tertentu. Biasanya satu tahun sejak tanggal 1 januari sampai tanggal 31 desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara haruas memenuhi fungsi alokasi,distribusi dan stabilitasi,dsb. Tujuan penyusunan Apbn adalah sebagai pedomaon pendapatan dan pembelanjaan Negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekoonmi dan kemakmuran masyarakat.

Neraca Pembayaran merupakan catatan dari semua transaksi ekonomi internasinal yang meliputi perdagangan, keuangan dan mneter antara penduduk dalam negeri dengan penduduk luar negeri selama peride waktu tertentu biasanya dalam waktu satu tahun atau dikatakan sebagai lapran arus pembayaran ( keluar dan masuk ) untuk suatu Negara.

Sedangkan bisnis cycle yang tercantum dalam kamus eknmi adalah sebagai fluktuasi dari tingkat kegiatan per eknmian (PDB riil) yang saling bergantian antara masa depresiasi dan masa kemakmuran. Teori Bisnis Cycle ada yang bersumber dari ajaran Keynes, teori Bisnis Cycle Real dan teoari Bisnis Cycle Mneter. 

BAB II

APBN

1. PENGERTIAN APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran egara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

2. Tahapan penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN

a. Penyusunan APBN

Pemerintah mengajukan Rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN kepada DPR. Setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan Undang-Undang tentang APBN selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.

b. Pelaksanaan APBN

Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Berdasarkan perkembangan, di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi/perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR.Perubahan APBN dilakukan paling lambat akhir Maret, setelah pembahasan dengan Badan anggaran DPR. Dalam keadaan darurat (misalnya terjadi bencana alam), Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

c. Pertanggungjawaban APBN

Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

3. Sumber – Sumber Penerimaan APBN

Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber yaitu :

· Penerimaan pajak yang meliputi :

a. Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

c. Pajak Bumi dan Bangunan(PBB).

d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) & Cukai.

e. Pajak lainnya seperti Pajak Perdagangan (bea masuk dan pajak/pungutan ekspor).

· Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meliputi :

a. Penerimaan dari sumber daya alam.

b. Setoran laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

c. Penerimaan bukan pajak lainnya.

4. Asumsi APBN 

Dalam penyusunan APBN, pemerintah menggunakan 7 indikator perekonomian makro, yaitu:

1. Produk Domestik Bruto (PDB) dalam rupiah

Pertumbuhan ekonomi tahunan (%) 

Inflasi (%) 

Nilai tukar rupiah per USD

Suku bunga SBI 3 bulan (%) 

Harga minyak negara (USD/barel) 

Produksi minyak Indonesia (barel/hari) 

5. Fungsi APBN

APBN merupakan anggaran untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. APBN juga mempunyai fungsi berikut ini: 

• Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. 
• Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut. 
• Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak. 
• Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian. 
• Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan 
• Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. 

6. Azas penyusunan APBN

APBN disusun dengan berdasarkan azas-azas:

1. Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri. 
2. Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas. 
3. Penajaman prioritas pembangunan 
4. Menitik beratkan pada azas-azas dan undang-undang Negara 

BAB III

NERACA PEMBAYARAN

1. Pengertian Neraca Pembayaran Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi Negara. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal.

2. Transaksi dalam Neraca Pembayaran Transaksi dalam neraca pembayaran dapat dibedakan dalam dua macam transaksi.

a. Transaksi debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negara (-), yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa.

b. Transaksi kredit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi positif (+), yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara.

3. Komponen Neraca Pembayaran

Berdasarkan Neraca pembayaran di atas, diketahui bahwa neraca tersebut dibagi ke dalam beberapa transaksi ekonomi internasional. Secara garis besar transaksi ekonomi internasional (luar negeri) atau pos-pos dasar suatu negara dapat dibedakan sebagai berikut:

• Transaksi dagang (Trade account 
• Transaksi Pendapatan modal (income on investment) 
• Transaksi-transaksi unilateral (Unilateral Transaction) 
• Transaksi Penanaman Modal Langsung ( Direct Investment) 
• Transaksi Utang-piutang jangka panjang (Long term Loan) 
• Transaksi Utang-piutang jangka pendek (Short term capital) 
• Transaksi Lalu Lintas Moneter (Monetary egaraating) 

4. Pos – Pos didebit dan dikredit dalam Neraca Pembayaran

Dalam transaksi internasional terdapat suatu transaksi yang harus dicatat pada sisi debit dan dicatat pada sisi kredit. Pos-pos yang di debit dan pos-pos yang di kredit dalam neraca pembayaran :

Transaksi Debit 

Transaksi Kredit 

    a. Neraca barang

        - Impor barang dari Negara lain

    b. Neraca jasa

        - Pembayaran jasa ke penduduk LN

        - Pembayaran biaya pariwisata ke LN

    c. Neraca Hasil Modal

        - Pembayaran bunga dan deviden 

    d. Neraca Modal

        - Kredit yang diberikan ke LN dan Pembayaran cicilan utang

    e. Neraca Utang Piutang jangka panjang

        - Pembelian obligasi dari LN 

    f. Neraca barang

        - Ekspor barang ke Negara lain

    g. Neraca jasa

        - Penerimaan jasa dari penduduk LN

        - Penerimaan pariwisata dari LN

     h. Neraca Hasil Modal

        - Penerimaan bunga dan deviden

      i. Neraca Modal 

        - Kredit yang diproleh dari LN dan Penerimaan cicilan utang

      g. Neraca Utang Piutang jangka panjang

        - Penjualan obligasi ke LN 

5. Defisit dan Surplus Neraca Pembayaran

Dalam neraca pembayaran kemungkinan terjadi surplus dan kemungkinan terjadi negara, yakni :

a. Defisit, apabila jumlah ekspor lebih kecil dari pada impor

b. Surplus, apabila jumlah ekspor lebih besar dari pada impor.

Defisit atau surplus yang terjadi pada suatu negara yang mempunyai neraca pembayaran dikarenakan oleh :

a. Stok Nasional, maksudnya Jika terjadi penurunan stok nasional berarti negara, dan jika terjadi kenaikan stok nasional berarti surplus.

b. Pinjaman akomodatif, maksudnya Pinjaman yang masuk karena berkaitan dengan adanya kelebihan impor berarti merupakan bagian dan negara. Sedangkan Pin­jaman yang masuk atas kemauannya sendiri (pinjaman otonam) tidak mempengaruhi negara.

c. Defisit total adalah besarnya penurunan stok nasional ditambah pinjaman akomodatif

d. Surplus total adalah besarnya kenaikan stok nasional ditam­bah pinjaman akomodatif.

Sedangkan dampak neraca pembayaran terhadap kegiatan ekonomi suatu negara antara lain :

a. Perubahan terhadap Kurs Devisa.

b. Perubahan terhadap harga.

c. Perubahan terhadap tingkat pendapatan.

d. Perubahan terhadap tingkat bunga

BAB IV

BISNIS CYCLE

1. Pengertian Bisnis Cycle 

Bisnis Cycle atau sikus ekonomi dapat pula diartikan sebagai fluktuasi aktivitas ekonomi dari trend pertumbuhan jangka panjangnya. Kata siklus sendiri mengandung arti pergantian secara silih berganti antara periode pertumbuhan output yang cepat (inflasi) dengan periode penurunan output (resesi). Adapun variabel yang digunakan untuk mengatur fluktuasi ekonomi adalah GDP riil. Salah satu peran utama pemerintah adalah unuk mengatasi bisnis cycle dan mengurangi fluktuasi yang terjadi (Ricardo, 2007).

2. Teori Nyata Bisnis Cycle 

Teori Nyata Bisnis Cycle memberi kontribusi penting dalam ilmu ekonomi dengan memberi sudut pandang baru yang Nyata Bisnis Cycle berbeda dalam mengkaji fluktuasi jangka pendek dari output dan kesempatan kerja (employment) yang dijelaskan dengan menggunakan substitusi tenaga kerja antar waktu. Dalam teori ini, fluktuasi dianggap sebagai perubahan dalam tingkat output alami atau keseimbangan dengan tetap mempertahankan model klasik sebagai acuan. Teori ini mengasumsikan bahwa harga dan upah adalah fleksibel, bahkan dalam jangka pendek. Dengan asumsi complete price flexibility, teori ini menganut classical dichotomy dimana variabel-variabel nominal seperti pergerakan uang dan tingkat harga tidak mempengaruhi variabel-variabel di sektor riil seperti output dan pengangguran (Mankiw, 2000).

Teori ini menyatakan bahwa pergerakan di sektor riil disebabkan oleh faktor alami di sektor ini sendiri. Seperti terjadinya technological shock yang membuat produktivitas meningkat yang kemudian berakhir pada perekonomian yang semakin meningkat. Dengan kata lain, semua fluktuasi di sektor riil seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat konsumsi dan investasi merupakan hasil reaksi dari individu-individu terhadap perubahan dalam perekonomian.

Selama resesi/kemunduran teknologi dan output, insentif untuk bekerja menurun karena teknologi produksi menurun. Asumsi lain yang juga penting dalam teori ini adalah netralitas uang dalam perekonomian. Hal ini berlaku juga untuk jangka pendek, dimana kebijakan moneter tidak akan mempengaruhi variabel-variabel riil, seperti output dan kesempatan kerja.

3. Teori Bisnis Cycle Menurut Keynes

Para pengkritik Teori Nyata Bisnis Cycle umumnya berasal dari penganut aliran Keynesian. Banyak dari mereka percaya bahwa fluktuasi output dan kesempatan kerja dalam jangka pendek disebabkan oleh terjadinya fluktuasi dalam permintaan agregat akibat lambatnya upah dan harga menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang sedang berubah. Dengan kata lain teori ini percaya bahwa upah dan harga bersifat kaku/sulit berubah, sehingga peranan pemerintah dalam kebijakan fiskal dan moneter sangat diperlukan untuk menstabilkan perekonomian. Karena teori ini dibangun diatas model permintaan agregat dan penawaran agregat tradisional, maka dalam teori ini dikatakan bahwa perubahan harga dari biaya sekecil apapun akan memiliki dampak makroekonomi yang besar karena adanya eksternalitas permintaan agregat. Teori ini telah memasukkan guncangan pada sisi penawaran, ketidakstabilan moneter dengan guncangan terhadap permintaan uang dalam modelnya (Mankiw, 2000). Teori Keynesian menekankan pada pentingnya ketidakstabilan agregat sebagai penyebab terjadinya fluktuasi makroekonomi.

4. Teori Bisnis Cycle Berdasarkan Kebijakan Moneter

Teori Bisnis Cycle Berdasarkan Kebijakan Moneter menekankan pada pentingnya guncangan permintaan, khususnya terhadap fluktuasi ekonomi, tetapi hanya dalam jangka pendek. Dalam business cycle moneter dan keynesian, uang mempengaruhi output sedangkan Teori Nyata Bisnis Cycle menyatakan bahwa output mempengaruhi uang. 

Share this post